Contoh Dokumen Daftar Peraturan Perundang-undangan K3

Daftar Peraturan Perundang-undangan K3

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Isi Regulasi
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	Mengatur kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, prosedur inspeksi, sanksi pelanggaran, dan upaya pencegahan kecelakaan kerja.
2	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	Menetapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja khusus untuk industri konstruksi, termasuk persyaratan penggunaan alat pelindung diri (APD), prosedur evakuasi darurat, pengelolaan limbah berbahaya, dan pelaporan kecelakaan kerja.
3	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2011	Mengatur aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan pekerjaan di ketinggian, seperti penggunaan alat pengaman, sertifikasi pekerja, pemeriksaan peralatan, dan tata cara penanganan darurat.
4	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 1983	Mengatur prosedur keselamatan kerja yang harus diikuti ketika melakukan pekerjaan di ruang terbatas, termasuk ventilasi, pemantauan gas beracun, dan penyelamatan darurat.
5	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1996	Mengatur penggunaan, penanganan, dan penyimpanan bahan kimia berbahaya di tempat kerja, termasuk persyaratan label, pemantauan paparan, tindakan darurat, dan pelaporan kejadian yang berkaitan dengan bahan kimia berbahaya.
6	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 1996	Menetapkan persyaratan umum untuk keselamatan dan kesehatan kerja di semua jenis tempat kerja, termasuk persyaratan pemeriksaan keselamatan, pelatihan K3, penyelenggaraan komite K3, dan kewajiban pengusaha dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman.
7	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020	Mengatur langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di tempat kerja, termasuk protokol kesehatan, penyediaan fasilitas cuci tangan, penyemprotan disinfektan, pemantauan kesehatan pekerja, dan tata cara isolasi dan karantina.
8	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012	Mengatur persyaratan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di tempat kerja, termasuk penyusunan kebijakan K3, identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, pelaporan kecelakaan kerja, dan audit SMK3.
9	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013	Mengatur persyaratan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja yang berkecimpung dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk syarat-syarat pelatihan, uji kompetensi, dan prosedur pemberian sertifikasi.